Badan Pangan Nasional menyelenggarakan launching bersama Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2022, dilaksanakan di IPB International Convention Center (IICC) pada Selasa, 28 Februari 2023. Launching ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil FSVA dan capaian Skor PPH kepada seluruh pihak serta stakeholders pangan terkait, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dalam upaya membangun sistem pangan nasional yang adaptif, tangguh dan berkelanjutan. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam capaian ketahanan pangan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pangan Nasional memberikan apresiasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota terbaik dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan skor PPH selama lima tahun terakhir dan Tahun 2022.

UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi terintegrasi, yang memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan tata kelola pangan nasional. FSVA dan Skor PPH merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan bahkan telah menjadi indikator kinerja pembangunan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Undang-undang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penganekaragaman konsumsi Pangan diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang dengan parameter Skor PPH. PPH merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Target capaian kualitas konsumsi pangan (Skor PPH) dapat terwujud apabila setiap wilayah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Berdasarkan analisis Skor PPH selama sepuluh tahun terakhir, capaian Skor PPH nasional tahun 2022 mengalami peningkatan kualitas konsumsi, diindikasikan dengan capaian Skor PPH nasional 92,9. Angka ini telah melebihi target RPJMN tahun 2022 yaitu sebesar 92,8. Capaian ini merupakan momentum keberhasilan yang merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Dalam momentum ini, apresiasi capaian Skor PPH terbaik selama 5 tahun terakhir diberikan kepada provinsi yang berhasil mencapai Skor PPH diatas Skor PPH nasional pada tahun 2018-2022. Provinsi tersebut yaitu:

Terbaik 1: Provinsi DI Yogyakarta

Terbaik 2: Jawa Tengah

Terbaik 3: Nusa Tenggara Barat

Terbaik 4: Bali, dan

Terbaik 5: Jawa Timur

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pangan Nasional (Arief Prasetyo Adi, S.T, M.T) menghimbau untuk terus berani take action, take decision dan take the risk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Semua stakeholder diharapkan dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan mengarah pada pola komposisi pangan berbasis pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta menurunkan daerah rentan rawan pangan minimal satu persen (7 Kabupaten/Kota) per tahun.

Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan serta pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan lintas sektor diarahkan pada:

1. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan.
3. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mendorong produksi pangan lokal.
4. Promosi dan Edukasi pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
5. Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang B2SA berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
6. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.
7. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (peningkatan akses air bersih, listrik).
8. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan.
9. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak
10. Penyaluran bantuan pangan atau usaha pangan produktif kepada rumah tangga rentan rawan pangan.
11. Gerakan pencegahan Food Waste dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi.