"Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed (Mahatma Gandhi)"
DPKP DIY. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi SDA secara berlebihan. Penurunan emisi GRK dan Intensitas Emisi akan sangat tergantung dari implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian dan kelautan (pesisir).
Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan nasional di sektor pertanian yang didukung oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya:
- Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem
- Restorasi dan pemulihan lahan
- Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan
Saat ini dampak perubahan iklim yang terjadi di sektor pertanian telah mempengaruhi stabilitas dan ketahanan pangan. Perubahan curah hujan, cuaca ekstrim, pola serangan hama dan penyakit, serta kelembaban tanah atau ketersediaan air tanah mempengaruhi produktivitas pertanian.
Melalui APBN Kementerian Pertanian RI, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran Kegiatan Mitigasi dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim untuk mengatasi dan mencegah dampak perubahan iklim terhadap produksi dan produktivitas pertanian DIY.
Sore ini, melalui Rubrik LUMBUNG JOGJA di Jogja TV saksikan bahasan "Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Utama Tanaman Padi dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim"
Hari : Kamis, 22 April 2021
Pukul : 15.00 -16.00 WIB
Bersama:
1. Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)
2. Reni Kraningtyas, S.P, M.Si (Kepala Staklim BMKG Sleman)
3. RB Dwi Wahyu (Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY) (admin Subbag Program)